Panggung Suci, Kalkulasi Sekuler: Membaca Kehadiran Prabowo di Muktamar NU

Tulisan ini mencoba membaca kehadiran Presiden Prabowo Subianto di pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama bukan sebagai satu peristiwa berdiri sendiri, melainkan sebagai titik dalam sebuah sistem yang punya tiga lapisan berbeda: lapisan seremonial (apa yang tampak di panggung), lapisan kombinatorial (bagaimana delapan kandidat memperebutkan satu kursi ketua umum), dan lapisan struktural (bagaimana aktor-aktor lama dan baru saling terhubung di ruang yang sama). Ketiganya, saya kira, tidak bisa dibaca terpisah.

Catatan seorang pengajar matematika yang mencoba membaca politik seperti membaca pola

Pertama: apa yang sebenarnya sedang terjadi

Faktanya lugas dan gampang diverifikasi. Presiden Prabowo dijadwalkan hadir dan membuka secara resmi Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, dengan tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa." Ia tiba pukul 15.27 WIB, disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah lebih dulu di lokasi, lalu bersalaman dan sungkem kepada sejumlah kiai sepuh, termasuk Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso KH Nurul Huda Djazuli.

Amanat resmi presiden sendiri, perlu saya tegaskan, belum terjadi pada saat tulisan ini disusun — jadwalnya baru berlangsung malam hari, pukul 20.00 sampai 22.15 WIB, setelah rangkaian panjang: lagu Indonesia Raya dan Mars Syubbanul Wathan, pembacaan ayat suci, sambutan Gubernur Jawa Timur, sambutan shohibul bait, laporan panitia, sambutan Ketua Umum PBNU, baru kemudian khutbah iftitah Rais Aam PBNU — dan presiden berbicara paling akhir, sesaat sebelum ia sendiri yang mengetuk palu pembukaan resmi.

Urutan ini, kalau saya perlakukan seperti urutan operasi dalam sebuah persamaan, tidak netral. Presiden ditempatkan sebagai suku terakhir, bukan suku pertama — ia berbicara setelah otoritas keagamaan tertinggi NU sudah lebih dulu bersuara. Secara struktural, ini menempatkan negara sebagai pihak yang menerima urutan, bukan yang menentukan urutan.

Kedua: kombinatorika perebutan kursi Ketua Umum

Di sinilah bagian yang menurut saya paling jarang dibahas media, padahal justru paling menentukan arah lima tahun ke depan. Muktamar ini bukan cuma soal pidato presiden — ia adalah ajang pemilihan yang melibatkan delapan nama dalam bursa Ketua Umum PBNU: KH Yahya Cholil Staquf (petahana), KH Zulfa Mustofa, KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), KH Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gudfan Arif, KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), dan KH Abdussalam Shohib (Gus Salam). Dari delapan itu, baru empat yang menyatakan kesiapan terbuka: Gus Yahya, Gus Rozin, Zulfa Mustofa, dan Gus Kikin.

Mekanismenya berbentuk fungsi ambang batas yang jelas: setiap bakal calon wajib mengantongi minimal 99 dukungan dari total suara Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah NU. Ini bukan pemilihan popularitas media sosial — ini soal siapa yang bisa merakit koalisi suara riil di lapangan, sesuatu yang jauh lebih sulit dihitung dari luar. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut peta ini masih sangat cair, belum mengkristal pada satu figur, dan pergerakan dukungan PCNU-PWNU akan jadi variabel penentu hingga menit-menit terakhir.

Kalau saya kelompokkan delapan nama itu bukan berdasar popularitas tapi berdasar basis kekuatannya, muncul tiga klaster yang cukup jelas: klaster keberlanjutan (Gus Yahya sebagai petahana, menawarkan kesinambungan), klaster struktural-regional (Gus Kikin, Gus Rozin, Zulfa Mustofa — figur dari jalur PWNU dan pengurus pusat, sudah mulai merakit dukungan konkret, misalnya Gus Yusuf yang sudah mengantongi 23 PCNU se-Jawa Tengah), dan klaster pesantren independen (Gus Yusuf, Gus Salam — basis dari jaringan pesantren yang relatif otonom dari struktur formal).

Yang menarik dari sudut pandang saya: Muktamar ke-35 ini menjadi salah satu forum langka di mana kehadiran seorang presiden dan pemilihan pemimpin organisasi sipil berlangsung di ruang dan waktu yang sama, tapi lewat jalur pengambilan keputusan yang sepenuhnya terpisah. Sekjen PBNU Gus Ipul sudah menegaskan berulang kali bahwa Presiden Prabowo menghormati kemandirian NU dan tidak akan mengintervensi jalannya pemilihan. Pernyataan yang diulang-ulang semacam ini, secara statistik, biasanya justru menandakan bahwa pertanyaan soal intervensi itu memang relevan untuk ditanyakan publik — orang jarang menegaskan sesuatu yang dari awal tidak pernah dipertanyakan.

Ketiga: siapa terhubung dengan siapa di panggung yang sama

Kalau saya gambar sebagai graf sederhana — presiden sebagai satu simpul, dan semua tokoh yang berbagi panggung dengannya sebagai simpul-simpul lain yang terhubung lewat satu forum yang sama — hasilnya cukup padat. Yang menyambut kedatangan Prabowo bukan cuma jajaran ulama NU (Gus Ipul, Ketum PBNU Gus Yahya, Rais Aam Miftachul Akhyar), tapi juga istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah Wahid, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Wapres Ma'ruf Amin, Wakil Ketum Demokrat Ibas, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Simpul-simpul ini berasal dari rezim yang berbeda-beda, partai yang secara historis punya kepentingan yang tidak selalu sejalan, dan generasi kepemimpinan yang berjauhan. Kalau forum ini murni acara internal satu kubu politik, komposisi seperti ini mustahil terjadi. Justru keberagamannya inilah yang membuat NU berfungsi sebagai semacam titik netral bersama — ruang di mana aktor-aktor yang di ruang lain saling bersaing, bisa duduk berdampingan tanpa kehilangan muka.

Kenapa pola ini terus berulang

Di titik ini saya perlu keluar dari analogi matematika dan masuk ke literatur yang memang dibangun untuk menjelaskan fenomena semacam ini — karena, sama seperti matematika, ilmu sosial pun membangun model untuk menjelaskan pola berulang, bukan cuma mendeskripsikan kejadian satu per satu.

David Kertzer, salah satu nama besar antropologi politik, berargumen bahwa ritual — sekalipun tampak protokoler dan membosankan — adalah instrumen aktif pembentuk legitimasi kekuasaan, bukan hiasan di atasnya. Argumen ini ditegaskan ulang dalam kajian di Review of International Studies terbitan Cambridge yang membahas ritual dalam forum-forum kenegaraan modern, dari KTT hingga sidang majelis internasional.

Clifford Geertz melangkah lebih jauh lewat konsep teater negara dalam studinya soal kerajaan Bali abad ke-19: kemegahan upacara bukan efek samping dari kekuasaan yang sudah mapan, melainkan salah satu mekanisme yang membentuk kekuasaan itu sendiri. Fungsinya bukan deskriptif, tapi konstitutif — mirip seperti aksioma yang tidak sekadar menggambarkan sistem, tapi membangunnya.

Untuk konteks Indonesia dan NU secara spesifik, sebuah kajian di Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities menelusuri bagaimana "modal religius" dibentuk dalam relasi negara-NU sepanjang Orde Baru — pola berulang di mana negara mencari kedekatan simbolik dengan NU untuk memperkuat legitimasinya di mata publik Muslim tradisionalis. Jurnal Religion, State and Society menambahkan nuansa lebih tajam: ketika sebuah rezim menghadapi tekanan legitimasi dari kelompok Islam yang lebih konservatif, pola yang muncul cenderung konsisten — merapat ke NU sebagai penyeimbang. Ini bukan kejadian satu kali di satu masa jabatan; ia berulang lintas presiden, lintas dekade, seperti deret yang punya suku berulang meski koefisiennya berubah-ubah.

Tapi ada satu koreksi penting yang tidak boleh dilewatkan. Kajian tahun 2025 tentang legitimasi sakral lintas budaya menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan politik dan legitimasi sakral itu asimetris, bukan simetris. Yang sakral bisa mengangkat yang politis, tapi yang politis tidak otomatis memperoleh atau mengendalikan yang sakral — yang sakral tetap punya otonominya sendiri. Diterapkan ke kasus ini: bukan NU yang membutuhkan validasi dari kehadiran presiden, melainkan presiden yang membutuhkan pengakuan dari NU. Arah ketergantungannya terbalik dari yang biasa diasumsikan orang awam.

Argumen tandingan, karena ini bukan aljabar tertutup

Saya perlu jujur: tidak semua yang saya uraikan di atas punya bukti yang tak terbantahkan. Ada kemungkinan besar bahwa kehadiran presiden ini murni protokoler kenegaraan biasa — praktik standar di negara mayoritas religius, tanpa perlu selalu dicari makna tersembunyi. Sekretaris Kabinet sendiri membingkainya semata sebagai penghormatan atas jasa historis NU. Ada juga kemungkinan motif personal — kedekatan pribadi, rasa hormat yang tulus kepada institusi keagamaan tertua di republik ini, tanpa kalkulasi apa pun.

Menafsirkan setiap kehadiran pejabat negara di forum keagamaan sebagai manuver tersembunyi berisiko jatuh pada sinisme berlebihan — sama seperti overfitting dalam statistik, di mana kita memaksakan pola pada data yang sebenarnya cuma derau. Bacaan yang paling jujur, menurut saya, bukan salah satu dari dua ekstrem itu, melainkan pengakuan bahwa keduanya bisa benar sekaligus, dalam proporsi yang tidak bisa kita hitung persis dari luar.

Penutup: tidak ada solusi tertutup untuk soal ini

Kalau ini soal matematika, saya akan bilang persoalan ini tidak punya solusi analitik tertutup — hanya bisa didekati secara numerik, dari observasi ke observasi, dari muktamar ke muktamar berikutnya. Pertanyaan yang lebih berguna daripada "apakah kehadiran presiden ini politis atau tidak" adalah: siapa yang lebih membutuhkan siapa dalam pertukaran simbolik ini, delapan kandidat mana yang akhirnya lolos ambang 99 dukungan, dan apakah pola relasi negara-NU lima tahun ke depan akan mengikuti deret yang sama seperti sebelumnya, atau justru menyimpang dari pola historisnya.

Jawaban itu belum bisa saya berikan hari ini. Ia baru akan terlihat setelah amanat presiden benar-benar disampaikan malam ini, dan lebih jelas lagi setelah nama Ketua Umum PBNU yang baru terpilih pada penghujung pekan.

Referensi

• Kustermans, J. "International rituals: An analytical framework and its theoretical repertoires." Review of International Studies. Cambridge University Press.
• Geertz, C. Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali — dirujuk ulang dalam kajian-kajian antropologi politik kontemporer soal ritual dan legitimasi.
• Damm, M. R. (2018). "The (Trans)formation of Religious Capital in Indonesian Politics During New Order Era: A Case Study of Nahdlatul Ulama." Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities.
• "From ideological to political sectarianism: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the state in Indonesia." Religion, State and Society, Vol. 49, No. 2. Taylor & Francis.
• Mansur, A. (2009). Tinjauan atas Robin Bush, Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, Vol. 3, No. 1.
• "Advancing the discourse of Muslim politics in Indonesia: A study on political orientation of Kiai as religious elites in Nahdlatul Ulama." ScienceDirect.
• "Religion as a Source of Legitimacy: Analyzing the Role of Religion in Political Power Across Cultures." Electronic Journal of Education, Social Economic and Technology, Vol. 6, No. 1 (2025).

Catatan: seluruh rujukan telah melalui proses publikasi akademik dengan tinjauan sejawat. Data empiris (jadwal, nama kandidat, tokoh yang hadir) dilaporkan berdasarkan pemberitaan resmi per 27 Agustus 2026 dan dapat berkembang seiring proses Muktamar berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Tulisan ini adalah kerangka analitis untuk didiskusikan, bukan tuduhan terhadap aktor politik atau organisasi mana pun.