"Saya Tidak Mengatur Ini Semua": Membaca Fungsi Tersembunyi Penyangkalan Kekuasaan di Muktamar NU

Membaca Retorika "Saya Tidak Mengatur Ini Semua": Fungsi Tersembunyi dari Penyangkalan Kekuasaan Prabowo di Muktamar 35 NU

Kalimat ini gampang dilewatkan karena terdengar seperti kerendahan hati biasa. Tapi kalau saya perlakukan seperti data — bukan seperti pernyataan yang harus dipercaya begitu saja — kalimat ini justru mengandung informasi yang jauh lebih banyak daripada yang tampak di permukaan. Dalam statistik, kita punya prinsip sederhana: sesuatu yang ditegaskan berulang, terutama ketika tidak ada yang bertanya, biasanya bukan noise. Ia adalah sinyal.

Catatan seorang pengajar matematika yang mencoba membaca politik seperti membaca pola

Apa yang benar-benar terucap

Mari kita rekonstruksi dulu urutannya. Prabowo membuka pidatonya dengan kalimat protokoler yang sangat formal: ia menyebutkan dirinya secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia yang membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, lengkap dengan tanggal dan basmalah. Setelah itu, sebelum masuk ke isi sambutan, ia menyisipkan ucapan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepadanya, lalu langsung menyusul dengan kalimat penyangkalan tadi: bahwa ia tidak mengatur, tidak mengerti jalannya acara, tapi menerima saja apa yang sudah disiapkan panitia.

Baru setelah itu ia masuk ke bagian yang lebih dikenal publik — pujian atas peran historis NU dalam kemerdekaan, penghormatan kepada kiai kampung yang tak pernah muncul di televisi, analogi "NU kuat, Indonesia kuat," dan di bagian penutup, jargon "Jas Hijau" yang dibuat meniru "Jas Merah" ala Bung Karno: kalau Bung Karno mengingatkan jangan lupakan sejarah, Prabowo mengingatkan jangan lupakan jasa ulama, sambil menyinggung peran besar kiai dan pesantren dalam pertempuran Surabaya, November 1945.

Urutan ini penting. Penyangkalan otoritas muncul di awal, sebelum pujian besar disampaikan — seolah presiden ingin membangun landasan dulu bahwa segala pujian yang akan ia ucapkan setelahnya bukan bagian dari skenario yang ia rancang sendiri, melainkan respons tulus terhadap sesuatu yang sudah berjalan independen dari kehendaknya.

Kenapa penyangkalan justru menegaskan pertanyaan yang disangkal

Di sinilah kebiasaan saya sebagai pengajar matematika sulit dilepaskan. Ada satu hal yang saya selalu ajarkan ke mahasiswa: kalau sebuah pernyataan berbunyi "X tidak benar," pernyataan itu hanya masuk akal untuk diucapkan kalau ada kemungkinan sebelumnya bahwa X memang benar. Tidak ada orang yang repot-repot menegaskan "saya tidak mencuri kotak pensil Anda" kalau tidak ada dunia kemungkinan di mana tuduhan semacam itu punya alasan untuk muncul.

Logika yang sama berlaku untuk kalimat "saya tidak mengatur ini semua." Kalimat ini hanya jadi relevan untuk diucapkan kalau memang ada ruang kecurigaan publik bahwa presiden mungkin punya andil dalam mengatur jalannya Muktamar — sesuatu yang sebenarnya masuk akal dicurigai, mengingat forum ini akan menentukan Ketua Umum PBNU untuk lima tahun ke depan, dan hasil pemilihan itu jelas berdampak pada peta dukungan politik nasional. Presiden yang benar-benar tidak punya kepentingan apa pun terhadap hasil Muktamar tidak akan merasa perlu menyangkalnya di depan publik.

Ini bukan berarti penyangkalannya bohong. Saya tidak sedang menuduh Prabowo berbohong. Yang saya soroti adalah fungsi struktural dari kalimat itu, terlepas dari apakah isinya benar atau tidak: kalimat ini bekerja sebagai operasi pembersihan citra sebelum pujian besar disampaikan — semacam langkah normalisasi data sebelum dianalisis, supaya semua yang datang setelahnya terlihat lebih "murni," lebih bebas dari kecurigaan motif politik.

Ritual, bukan kebetulan: apa kata literatur

Bacaan semacam ini bukan sekadar tafsir saya sendiri. Antropolog politik David Kertzer sudah lama menunjukkan bahwa ritual — termasuk ritual verbal seperti pernyataan protokoler di podium — berfungsi aktif membentuk legitimasi kekuasaan, bukan sekadar dekorasi di atasnya. Kajian di Review of International Studies terbitan Cambridge menegaskan ulang gagasan ini untuk forum-forum kenegaraan kontemporer: ritual dipakai secara sadar untuk menciptakan legitimasi, dan penyangkalan otoritas adalah salah satu variannya yang paling halus, karena ia menyamar sebagai kerendahan hati.

Clifford Geertz, lewat konsep teater negara dalam studinya soal kerajaan Bali, menambahkan lapisan lain: kemegahan atau kerendahan hati yang ditampilkan penguasa bukan cermin pasif dari posisinya, melainkan alat aktif yang membentuk posisi itu sendiri. Presiden yang menyatakan "saya tidak mengatur ini semua" sedang membangun citra dirinya sebagai figur yang dihormati organisasi sebesar NU tanpa perlu terlihat mendikte — sebuah posisi yang jauh lebih menguntungkan secara politik dibanding kalau ia terang-terangan menunjukkan pengaruh.

Untuk konteks relasi negara dan NU secara spesifik, kajian di Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities menelusuri pola berulang sepanjang Orde Baru: negara secara konsisten mencari kedekatan simbolik dengan NU demi memperkuat legitimasinya di mata publik Muslim tradisionalis. Jurnal Religion, State and Society menambahkan bahwa pola ini kembali muncul setiap kali sebuah rezim menghadapi tekanan legitimasi dari kelompok Islam yang lebih konservatif — sebuah pola yang berulang lintas presiden, bukan gejala satu individu.

Tapi ada koreksi penting yang saya kutip lagi dari kajian tahun 2025 tentang legitimasi sakral lintas budaya: hubungan antara kekuasaan politik dan legitimasi sakral itu asimetris. Yang sakral bisa mengangkat yang politis, tapi tidak sebaliknya secara otomatis. Diterapkan di sini: kalimat "saya tidak mengatur" justru mengakui asimetri itu secara eksplisit — presiden menempatkan dirinya sebagai pihak yang tunduk pada proses NU, bukan pihak yang mengendalikannya. Retorika kerendahan hati, dalam kerangka ini, adalah cara paling efisien untuk mendapatkan legitimasi justru dengan mengaku tidak memilikinya.

"Jas Hijau" sebagai lapisan kedua: meminjam otoritas Bung Karno

Kalau penyangkalan "tidak mengatur" adalah fungsi pembersihan di awal pidato, jargon "Jas Hijau" di bagian penutup punya fungsi berbeda: peminjaman otoritas historis. Dengan sengaja menggemakan "Jas Merah" milik Bung Karno, Prabowo menempatkan pesannya sendiri dalam garis keturunan retorika kenegaraan yang sudah dianggap sakral dalam ingatan kolektif bangsa. Ia tidak sekadar memuji ulama — ia memposisikan pujian itu setara pentingnya dengan slogan bapak proklamator.

Kombinasi dua teknik ini — menyangkal otoritas di awal, meminjam otoritas sejarah di akhir — membentuk struktur pidato yang, kalau saya gambarkan sebagai kurva, dimulai dari titik rendah (kerendahan hati, ketidaktahuan) dan berakhir di titik tinggi (kesetaraan retoris dengan Bung Karno). Trayektori ini sendiri sudah menyampaikan pesan, terlepas dari kata-kata spesifik yang diucapkan di antaranya.

Supaya adil: kemungkinan bahwa ini memang sekadar sopan santun

Saya perlu berhenti sejenak dan menantang tulisan saya sendiri. Ada kemungkinan besar bahwa kalimat "saya tidak mengatur ini semua" memang sekadar ekspresi sopan santun Jawa yang lazim, bentuk tepa slira dalam budaya politik lokal, tanpa maksud tersembunyi apa pun. Banyak pejabat mengucapkan hal serupa di berbagai forum tanpa pernah dianalisis berlebihan. Menafsirkan setiap kalimat kerendahan hati sebagai strategi legitimasi berisiko jatuh ke sinisme berlebihan — dalam bahasa statistik, semacam memaksakan pola pada data yang sebenarnya sekadar derau percakapan sehari-hari.

Ada juga kemungkinan bahwa Prabowo memang secara harfiah tidak tahu detail teknis penyelenggaraan Muktamar — sebuah pengakuan jujur soal pembagian kerja antara negara dan organisasi sipil, bukan manuver retoris. Kejujuran akademik menuntut saya menyodorkan kemungkinan ini dengan bobot yang sama, bukan cuma sebagai catatan kaki.

Penutup

Saya tidak akan menutup tulisan ini dengan kesimpulan yang seolah-olah sudah final, karena memang tidak ada cara untuk membuktikan secara pasti mana dari dua pembacaan di atas yang benar hanya dari transkrip pidato semata. Yang bisa saya tawarkan adalah kerangka: bahwa kalimat sekecil "saya tidak mengatur ini semua" layak dibaca dua kali, bukan sekali — pertama sebagai ucapan harfiah, kedua sebagai fungsi retoris dalam sistem legitimasi yang jauh lebih besar dari kalimat itu sendiri.

Barangkali pertanyaan yang lebih jujur untuk ditutup bukan "apakah presiden sedang berbohong," melainkan: kenapa penyangkalan otoritas justru menjadi bahasa yang paling efektif untuk menampilkan otoritas itu sendiri? Itu pertanyaan yang, saya kira, akan terus relevan jauh melampaui satu pidato di satu malam di Tambakberas.

Referensi

• Kustermans, J. "International rituals: An analytical framework and its theoretical repertoires." Review of International Studies. Cambridge University Press.
• Geertz, C. Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali — dirujuk ulang dalam kajian-kajian antropologi politik kontemporer soal ritual dan legitimasi.
• Damm, M. R. (2018). "The (Trans)formation of Religious Capital in Indonesian Politics During New Order Era: A Case Study of Nahdlatul Ulama." Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities.
• "From ideological to political sectarianism: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and the state in Indonesia." Religion, State and Society, Vol. 49, No. 2. Taylor & Francis.
• "Religion as a Source of Legitimacy: Analyzing the Role of Religion in Political Power Across Cultures." Electronic Journal of Education, Social Economic and Technology, Vol. 6, No. 1 (2025).

Catatan: kutipan pidato dalam tulisan ini bersumber dari liputan media (CNN Indonesia, Liputan6, detikNews, Sindonews, siaran resmi Sekretariat Presiden) atas peristiwa 27 Agustus 2026 di Tambakberas, Jombang. Tulisan ini adalah kerangka analitis retorika untuk didiskusikan secara akademik, bukan tuduhan kebohongan atau kesimpulan atas motif pribadi tokoh yang dibahas.